Tanah Bumbu – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), WRC PAN-RI Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan bersama Unit WRC PAN-RI Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui konsultasi publik, berbagai masukan, kritik, dan saran diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan mutu pelayanan di setiap instansi pemerintah.
Perwakilan WRC PAN-RI Korwil Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan profesional.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelayanan publik semakin berkualitas, terbuka, dan mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut baik terselenggaranya Forum Konsultasi Publik tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang terjalin antara WRC PAN-RI dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan mampu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
